Ahli hukum aturan negeri Herdiansyah Hamzah Castro menerangkan konsep akumulasi bangku menteri dalam dewan menteri Prabowo- Gibran cuma untuk mengakomodasi bagian aliansi.
Baginya, konsep mengganti UU Departemen Negeri dicoba buat kebutuhan golongan serta kalangan sendiri.
“ Apalagi seluruh ditabrak serta dicoba dengan metode berandalan. Jadi tidak membingungkan jika UU departemen pula akan diganti untuk buat mengakomodasi akumulasi bagian aliansi,” kata Castro pada Alat Indonesia, Senin( 13 atau 5).
“ Sementara itu usulan akumulasi itu serupa sekali tidak memiliki ratio legis yang mencukupi,” tambahnya.
Castro menerangkan artikel penggemukan departemen dilakhkan cuma untuk kebutuhan politik semata.
Dalam perspektif politik hukum, tutur Castro, tahap penggemukan bangku menteri dicoba dalam usaha menyandera UU untuk buat kebutuhan kewenangan semata.“ Tidak terdapat faedahnya buat khalayak serupa sekali,” ucapnya.
Hamzah beranggapan konsep menaikkan jumlah departemen ini hendak dicoba lewat pergantian UU.
Ahli hukum aturan negeri
Hamzah mengatakan perihal itu dapat nampak kelakuan mendekap kepada golongan antagonisme terus menjadi cepat dicoba.
“ Aku tidak memiliki informasi perinci departemen di negeri lain. Tetapi Indonesia sendiri sempat memiliki departemen gendut pada waktu Soekarno. Terdapat ratusan menteri. Itu pula backgroudnya politik, paling utama bentrokan 65. Bukan analisa bersumber pada keinginan,” dempak Castro.
Castro percaya konsep menaikkan bangku menteri hendak membuat APBN abur serta tidak efisien.
Castro menyesalkan terdapatnya permasalahan yang lumayan digarap oleh satu departemen, justru digarap sampai wajib menaikkan departemen terkini.
Pertanyaan rumor departemen spesial yang mengelola makan siang free, Castro menyangka perihal itu tidak masuk ide.
Baginya, mengurus program makan siang free tidak kontan wajib membuat departemen terkini.
“ Departemen itu bukan badan 17- an yang dapat dibangun serta dibubarkan bila saja. Tidak dapat negeri ini diatur semacam koboi, yang cuma beralasan kemauan individu tanpa rasionalisasi mencukupi. Ini telah tentu dilandasi politik untuk bagian kue semata,” tandasnya.
Viral ibu kota jakarta pindah ke batam => https://sucloud.click/
